Politicalreview – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (07/01/2025).
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (07/01/2025). Dalam ratas tersebut, percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman menjadi fokus utama pembahasan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memaparkan bahwa pemerintah telah membangun lebih kurang 40 ribu unit rumah, sejak 20 Oktober 2024. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pencapaian tersebut melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” kata Maruarar dalam keterangannya kepada awak media usai rapat, sebagaimana dikutip dalam laman resmi pemerintah pada Kamis (09/01/2025).
Presiden Prabowo sendiri, kata Maruarar, turut memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, yakni para pedagang kaki lima yang secara umum tidak mempunyai penghasilan tetap. Pemerintah membuat skema tersebut dengan tujuan agar mereka tetap bisa mempunyai rumah.
“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” ucap Maruarar.
Maruarar juga menjelaskan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang akan diterapkan pemerintah pada 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Di antara kebijakan-kebijakan tersebut adalah penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi–MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” papar Maruarar.
Kecuali itu, pemerintah juga akan mengakselerasi proses perizinan pembangunan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada awalnya membutuhkan jangka waktu sampai 45 hari, sekarang dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan di Tangerang, prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
“Prinsip Bapak Presiden, rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tutur Maruarar.
Maruarar juga menerangkan terkait peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Hal itu sejalan dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, tentu dengan prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” jelas Maruarar.
