Politicalreview – Penyerahan IHPS I 2024 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, kepada Presien Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (02/01/2025).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (02/01/2025).
Dalam laporan tersebut diungkapkan beberapa temuan serta upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Berdasarkan laporan IHPS I 2024, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi terdapat empat LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional.
Mengenai komitmen serta kerja sama yang baik dari pemerintah terkait dukungan mewujudkan prinsip good governance, khususnya mengenai pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, BPK menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kecuali itu, terkait Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024, BPK juga turut mengapresiasi.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” Kata Isma Yatun, sebagaimana dikutip dalam laman resmi pemerintah pada Jumat (03/01/2025).
Pada momen itu, Isma Yatun juga menjelaskan terkait sepak terjang BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Sehubungan dengan itu, BPK juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032, di mana proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang. Langkah yang diambil BPK tersebut berkenaan dengan penguatan peran Indonesia di dunia internasional.
Dengan diserahkannya IHPS I 2024, BPK dan pemerintah berkomitmen agar terus bersinergi dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Sementara Ketua BPK, Isma Yatun, turut dibersamai beberapa anggota BPK yang lain.
