Jakarta, Politicalreview – Euis Amalia, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Forkopi, saat diwawancarai di Jakarta, pada Kamis (26/12/2024) terkait harapannya agar pemerintah dapat menjembatani konflik dualisme di dalam tubuh Dekopin agar segera berakhir
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Euis Amalia, mendorong pemerintah untuk ikut turun tangan atau intervensi agar dualisme kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) bisa segera berakhir.
“Kami mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, mohon untuk bisa memberikan arahannya sehingga dualisme ini bisa disatukan dengan baik dan diselesaikan dengan baik dan menjadikan koperasi Indonesia lebih bergerak lagi,” kata Euis yang juga anggota Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Jakarta, Kamis (26/12).
Menurutnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, harus mengambil peran strategis untuk bisa menyelesaikan adanya konflik-konflik yang ada sehingga bisa selesai dengan baik, dengan tujuan yang baik, dan dengan cara musyawarah.
“Karena musyawarah adalah bagian dari tradisi budaya Indonesia, bagaimana persoalan-persoalan, menurut saya, dengan komunikasi yang baik, dengan musyawarah yang baik, tidak ada yang tidak bisa selesai. Semua dapat diselesaikan dengan baik selama punya tujuan baik, punya niat baik, punya cita-cita yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Koperasi No 25 tahun 1992 bahwa Dekopin adalah organisasi yang menjadi leader untuk mengkoordinasikan koperasi-koperasi di Indonesia.
“Jadi kita berharap bahwa Dekopin ini betul-betul menyerap aspirasi, menjadi motor penggerak koperasi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa koperasi adalah fundamental ekonomi Indonesia, koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia,” katanya.
Hal itu, lanjutnya, sangat sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana ekonomi kerakyatan sebagai fundamentalnya dan demokrasi ekonomi menekankan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Wadah koperasi adalah wadah yang sangat cocok dan yang paling sesuai untuk bagaimana salah satu pilar daripada demokrasi ekonomi itu bisa diwujudkan melalui koperasi,” jelasnya.
Dengan demikian, menurutnya, dualisme kepemimpinan Dekopin harus segera diakhiri atau rekonsiliasi sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat agar gerakan Koperasi bisa lebih kuat ke depannya. Terutama bagaimana mengusung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat.
“Kita membutuhkan satu kekuatan kepemimpinan leadership dan organisasi yang menjadi induknya koperasi di Indonesia, yang mewakili kepentingan koperasi di Indonesia ini bisa menyatu. Sehingga perlu dilakukan Islah atau rekonsiliasi agar menjadi kekuatan. Kita berharap Dekopin menjadi leader untuk memandu semua koperasi yang ada di Indonesia,” harapnya.
Terakhir, dia mengatakan bahwa untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, keadilan ekonomi agar bisa diupayakan atau bisa didukung dengan kekuatan koperasi.
“Termasuk juga program makan bergizi gratis, kita harapkan Koperasi dilibatkan, UKM dilibatkan sehingga tujuan-tujuan untuk menyejahterakan masyarakat bisa terwujud dan itu bisa menjadi lebih kuat kalau Dekopin sebagai pimpinan yang mewadahi koperasi mengoordinir koperasi,” tegasnya.
